Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kembali menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI. Berbagai langkah pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk selama berada di Tanah Suci.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi VIII, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, dalam talkshow Inspirasi Damandiri di 103,4 DFM Radio. Dalam kesempatan itu, Lisda menjelaskan bahwa pengawasan haji tahun ini melibatkan banyak lembaga mulai dari Kementerian Haji, DPR RI, BPK, BPKH, Ombudsman RI hingga KPK.
Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi hingga pemulangan jemaah ke Indonesia. Pengawasan tersebut dibagi menjadi tiga tahap utama yakni pra-keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi, dan pasca pemulangan jemaah.
“Pengawasan dilakukan dalam tiga tahap, mulai dari pra-keberangkatan, saat pelaksanaan di Arab Saudi, hingga pasca pemulangan. Semua dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan baik,” ujar Lisda.
Sebagai mitra kerja Kementerian Haji, Komisi VIII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan dilakukan mulai dari kebijakan biaya haji, pemilihan hotel, transportasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan jemaah.
DPR RI juga melakukan kunjungan kerja langsung untuk memastikan fasilitas yang digunakan jemaah sesuai standar. Lisda menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi jemaah sebagai warga negara Indonesia, terutama dalam memastikan pelayanan tetap layak dan tidak memberatkan jemaah.
Ia mengungkapkan, beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan haji antara lain transportasi, akomodasi hotel, konsumsi, pendampingan ibadah, serta layanan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas.
“Jangan sampai ada keterlambatan konsumsi atau fasilitas hotel yang tidak layak. Semua harus dipastikan aman dan nyaman untuk jemaah,” katanya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan haji tahun 2026 mulai memanfaatkan sistem digital. Salah satunya melalui aplikasi pengaduan jemaah yang memungkinkan laporan disampaikan secara cepat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.
Selain itu, identitas digital berupa barcode juga diterapkan bagi jemaah untuk memudahkan proses pemantauan dan pelayanan selama di Arab Saudi. Sistem digital tersebut dinilai mampu mempercepat penanganan keluhan sekaligus mempermudah koordinasi antarpetugas.
Lisda menyebut penggunaan teknologi menjadi langkah penting agar pengawasan lebih efektif dan respons terhadap keluhan jemaah bisa dilakukan secara real time.
“Sekarang pengawasan sudah berbasis digital. Kalau ada keluhan bisa langsung dilaporkan melalui aplikasi dan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Dengan pengawasan yang semakin ketat serta dukungan teknologi digital, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
