Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga rentan agar tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Subkelompok Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Rissye Eka Putri, SSTP, M.Si dalam Talkshow Inspirasi Damandiri di 103,4 DFM.
Ketua Subkelompok Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Rissye Eka Putri, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir bukan hanya sebagai fasilitas pendidikan biasa, tetapi sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini merupakan program strategis nasional, amanat dari Bapak Presiden untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat rentan agar bisa mengakses pendidikan,” ujarnya.
Program ini mulai berjalan sejak tahun ajaran 2025–2026 dan hingga saat ini sudah mulai beroperasi, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Di ibu kota sendiri, Sekolah Rakyat masih dalam tahap rintisan dengan tiga lokasi yang sudah aktif, yaitu dua di Jakarta Timur SRMP 6 (Sentra Handayani, Cipayung) & SRMA 9 (Sentra Mulia Jaya, Cipayung) dan satu di Jakarta Selatan SRMA 10 (Cilandak). Ketiganya melayani jenjang pendidikan SMP dan SMA, sementara untuk tingkat sekolah dasar masih dalam tahap pengembangan.
Tidak semua masyarakat bisa mendaftar ke program ini. Sekolah Rakyat memang secara khusus ditujukan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Penentuan kelayakan mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau yang dikenal dengan sistem desil.
“Sasaran utama adalah anak dari keluarga yang berada pada desil 1 dan desil 2,” jelas Rissye.
Artinya, program ini benar-benar difokuskan untuk kelompok masyarakat paling rentan.
Meski demikian, ada kemungkinan bagi masyarakat yang secara data belum masuk kategori tersebut, tetapi secara kondisi nyata tergolong tidak mampu. Dalam kasus seperti ini, tetap ada peluang untuk mendaftar dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dan melalui proses verifikasi.
“Jika kondisi sebenarnya tidak mampu, bisa diajukan perubahan desil,” tambahnya.
Untuk mengetahui status desil, masyarakat kini bisa melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kementerian Sosial https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini memudahkan masyarakat untuk memastikan apakah mereka masuk dalam kategori penerima program atau tidak.
Selain syarat ekonomi, calon peserta juga harus memenuhi beberapa ketentuan lain seperti sehat jasmani dan rohani, serta bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Sistem pendidikan di Sekolah Rakyat memang berbasis asrama, sehingga siswa akan tinggal penuh selama masa pendidikan dan hanya pulang pada waktu tertentu seperti libur.
Menariknya, seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, bahkan laptop untuk menunjang kegiatan belajar.
“Anak-anak mendapatkan semuanya secara gratis,” ungkap Rissye.
Proses pendaftaran sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui mekanisme jemput bola oleh pemerintah berdasarkan data yang sudah dimiliki, atau secara mandiri dengan datang langsung ke lokasi Sekolah Rakyat. Namun, meskipun gratis, proses seleksi tetap dilakukan secara ketat.
Calon peserta harus melewati beberapa tahapan mulai dari seleksi administrasi, verifikasi data, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua dan anak, hingga pemeriksaan kesehatan.
“Kunjungan rumah dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga sesuai kriteria,” jelas Rissye.
Setelah seluruh proses selesai, barulah peserta yang lolos akan ditetapkan secara resmi.
Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum memiliki Sekolah Rakyat, tetap diberikan kesempatan untuk mendaftar ke lokasi terdekat. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi warga DKI Jakarta agar tetap bisa mengakses program ini meskipun belum tersedia di wilayahnya.
Ke depan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Jakarta yang akan mencakup jenjang pendidikan lengkap mulai dari SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Targetnya, fasilitas tersebut bisa mulai digunakan pada tahun ajaran 2026–2027.
Melalui program ini, pemerintah berharap pendidikan bisa menjadi pintu keluar dari kemiskinan. Kesempatan yang diberikan diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pendidikan adalah salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan. Kesempatan ini harus dimanfaatkan,” tutup Rissye.
