DFM Mania, sudah tahukah apa peran dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dalam Upaya Kesejahteraan?
DFM Mania, Talkshow Inspirasi Damandiri mengungkap itu semua.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
BBPPKS memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial. Mereka menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial, serta berbagai pelatihan untuk masyarakat umum yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
Beberapa contoh program yang diselenggarakan BBPPKS antara lain Pelatihan teknis fungsional di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kemudian, Pelatihan peningkatan kapasitas untuk pekerja sosial, pendamping PKH, dan relawan sosial. Serta, Pelatihan kewirausahaan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Dengan demikian, BBPPKS berkontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
Mengenai Peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Kementerian Sosial dalam Upaya Kesejahteraan lebih lanjut diungkapkan dengan gamblang oleh Ibu Eva Rahmi Kasim (Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Yogyakarta) melalui Live ZOOM MEET.
DFM Mania, Ibu Eva Rahmi Kasim ini merupakan pejabat negara penyandang disabilitas yang merupakan lulusan S2 Ilmu Disabilitas, Deakin University, Melbourne, Australia. Ibu Eva ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bukan karena beliau disabilitas. Jadi tidak ada hubungannya dengan kondisi beliau tapi karena memang menurut Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan beliau memiliki nilai atau scoring yang tertinggi.
DFM Mania, waktu itu Ibu Eva dilantik menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos oleh Menteri Sosial Bapak Agus Gumiwang waktu itu. Dan waktu itu, Ibu Eva menjadi satu satunya perempuan yang dilantik dan merupakan penyandang disabilitas pertama di Indonesia menduduki jabatan eselon II. Luar biasa.
BBPPKS (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial) merupakan UPT Kemensos RI sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial, memiliki tugas utama untuk mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang kesejahteraan sosial.
BBPPKS, sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial, memiliki tugas utama untuk mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang kesejahteraan sosial itu ada 6. Salah satunya ada di Yogyakarta (Regional III). Yang mencakup wilayah seluruh Pulau Jawa (kecuali Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT). Tugas dan fungsi utamanya adalah pada pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi bagi para pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial, termasuk juga pada akreditasi tenaga kesejahteraan sosial.
Peran strategis dalam membekali SDM berkualitas. Bahwa B Kemensos RI bertugas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kalau pendidikan teknis. Termasuk penguatan, serta akreditasi.
BBPPKS Kemensos RI, berada di Yogya, Bandung, Padang, Makassar, Banjarmasin, Jayapura.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat, serta melakukan pengkajian dan penyiapan standarisasi di bidang tersebut. BBPPKS juga aktif dalam memberikan informasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Peran dan Fungsi BBPPKS dalam Pendidikan dan Pelatihan: BBPPKS menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kesejahteraan sosial, baik yang bekerja di pemerintahan maupun masyarakat. Ini mencakup pelatihan untuk petugas sosial, relawan, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Peran dan Fungsi BBPPKS dalam Pengkajian dan Penyiapan Standarisasi: BBPPKS melakukan kajian dan pengembangan standar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, memastikan kualitas dan relevansi program yang diberikan.
Peran dan Fungsi BBPPKS dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Bencana: BBPPKS, melalui unit-unitnya seperti BBPPKS Jayapura, juga terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti Kampung Siaga Bencana dan Tagana Masuk Sekolah. Mereka juga berperan dalam penanganan masalah sosial pasca bencana, termasuk pemberian bantuan logistik dan sosialisasi mitigasi bencana.
Peran dan Fungsi BBPPKS dalam Sosialisasi dan Koordinasi: BBPPKS secara aktif melakukan sosialisasi program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan instansi terkait, serta menjalin koordinasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Peran dan Fungsi BBPPKS dalam Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial: BBPPKS turut berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial, termasuk melalui sertifikasi dan bimbingan teknis pembuatan portofolio bagi SDM kesejahteraan sosial.
Terkait Sekolah Rakyat yang ditanyakan host Fika, dengan gamblang Ibu Eva mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan membantu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sekolah Rakyat juga menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan agar siswa mampu mandiri dan menjadi agen perubahan.
Saat ini, sebanyak 9.755 siswa telah terdata untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Dengan bertambahnya titik baru, Kemensos menargetkan lebih dari 20 ribu siswa akan mengikuti pendidikan tahun ini, dengan dukungan sekitar 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan.
Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia resmi menambah 100 titik baru untuk program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Penambahan itu menjadikan total titik Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 200, dengan jumlah siswa lebih dari 20 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Tambahan 100 titik lainnya sedang dalam tahap proses. Sekolah-sekolah ini direncanakan akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pendamping PKH, dinas sosial dan pendidikan daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Verifikasi data dilakukan lintas sektor untuk memastikan akurasi dan keadilan.
Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah.
Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Perbincangan selengkapnya bisa ditonton di channel youtube Radio DFM: 103.4 DFM.
